Pendahuluan
Pada Juli 2026, kabar duka kembali datang dari Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Tiga warga sipil Orang Asli Papua dilaporkan meninggal dunia setelah dituduh sebagai mata-mata aparat keamanan. Dua di antara mereka adalah pasangan suami istri, Yentinus Kogoya dan Pam Wendakwe. Mereka bukan sekadar angka dalam pemberitaan. Mereka adalah manusia yang mempunyai keluarga, hubungan, harapan, dan kehidupan yang seharusnya tidak dirampas hanya berdasarkan tuduhan.
Peristiwa ini mengajak kita merenungkan satu persoalan mendasar: dapatkah kecurigaan dijadikan alasan untuk mengakhiri hidup seseorang?
Jawabannya seharusnya tegas: tidak.
Kecurigaan Bukanlah Bukti
Dalam situasi konflik, kecurigaan memang mudah tumbuh. Orang yang berbicara dengan pihak tertentu dapat dicurigai. Orang yang bepergian ke tempat tertentu dapat dianggap membawa informasi. Bahkan diam pun kadang-kadang dapat ditafsirkan sebagai tanda keberpihakan.
Namun, kecurigaan tetaplah kecurigaan. Ia bukan bukti, bukan keputusan hukum, dan terlebih lagi bukan vonis kematian. Ketika seseorang dibunuh hanya karena dicurigai, tidak ada lagi ruang untuk menjelaskan, membela diri, ataupun menguji kebenaran tuduhan.
Senjata mengambil alih tempat hukum. Tuduhan berubah menjadi keputusan yang tidak dapat diperbaiki karena nyawa yang telah hilang tidak mungkin dikembalikan.
Bahaya lainnya adalah tumbuhnya ketakutan di tengah masyarakat. Warga mulai takut berbicara, bepergian, menerima bantuan, atau berhubungan dengan pihak tertentu. Pada akhirnya, masyarakat sipil hidup di antara berbagai tekanan dan terseret ke dalam konflik yang tidak mereka pilih.
Apakah Termasuk Pelanggaran HAM?
Hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling mendasar. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Jaminan yang sama ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, ataupun aparat negara. Artinya, istilah pelanggaran HAM tidak hanya dapat dikaitkan dengan tindakan negara. Kelompok bersenjata nonnegara juga dapat melakukan perbuatan yang merampas hak asasi orang lain.
Karena itu, apabila terbukti bahwa warga sipil tersebut sengaja dibunuh hanya berdasarkan tuduhan sebagai mata-mata, tindakan tersebut mengandung unsur perampasan hak hidup dan dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran HAM. Negara kemudian mempunyai kewajiban untuk menyelidiki, melindungi masyarakat, dan memastikan adanya proses hukum yang adil.
Namun, istilah pelanggaran HAM perlu dibedakan dari pelanggaran HAM berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembunuhan dapat menjadi bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil.
Oleh sebab itu, peristiwa Yahukimo tidak boleh langsung diberi kesimpulan hukum sebagai pelanggaran HAM berat tanpa penyelidikan. Aparat penegak hukum dan Komnas HAM perlu memeriksa pelaku, pola serangan, hubungan dengan peristiwa lain, serta apakah pembunuhan tersebut merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil.
Hukum Tetap Berlaku di Tengah Konflik
Konflik bersenjata bukanlah keadaan tanpa aturan. Hukum humaniter internasional hadir untuk membatasi tindakan para pihak dan melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran.
Salah satu prinsip terpentingnya adalah prinsip pembedaan. Para pihak harus membedakan antara orang yang terlibat dalam pertempuran dan warga sipil. Warga sipil tidak boleh dijadikan sasaran, kecuali selama mereka benar-benar mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan. Hukum kebiasaan humaniter ICRC menegaskan perlindungan tersebut.
Ketika terdapat keraguan mengenai status seseorang, panduan interpretatif ICRC menekankan perlunya mengambil langkah-langkah yang memungkinkan untuk mencegah penentuan sasaran secara keliru. Dalam keadaan ragu, orang tersebut harus dianggap tetap memperoleh perlindungan dari serangan langsung.
Karena itu, tuduhan sebagai mata-mata tidak dengan sendirinya menghapus perlindungan seseorang sebagai warga sipil. Tuduhan harus diperiksa dan dibuktikan. Tidak ada perjuangan politik yang dapat mengubah dugaan menjadi izin untuk membunuh.
Kementerian HAM Mengecam Pembunuhan
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memberikan perhatian terhadap peristiwa ini. Melalui pernyataan resminya pada 23 Juli 2026, Kementerian HAM mengecam pembunuhan warga sipil asli Papua di Yahukimo yang diduga dilakukan oleh TPNPB-OPM.
Juru Bicara Kementerian HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan. Ia menyatakan, “Tidak boleh ada pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil tak berdosa.” Kementerian HAM juga menegaskan bahwa hak untuk hidup harus dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, termasuk dalam situasi konflik. Siaran Pers Kementerian HAM.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian HAM membangun komunikasi melalui kantor wilayah yang membawahi Papua Pegunungan untuk menghimpun informasi mengenai kejadian tersebut. Kementerian juga meminta semua pihak menahan diri, mendorong deeskalasi konflik, dan menegaskan bahwa penyelesaian konflik Papua harus mengutamakan penghormatan terhadap HAM serta perlindungan warga sipil.
Meskipun demikian, kecaman tidak boleh berhenti sebagai pernyataan. Masyarakat memerlukan penyelidikan yang terbuka, perlindungan nyata, dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku.
Perjuangan yang Melukai Rakyatnya Sendiri
Setiap perjuangan biasanya berbicara tentang kebebasan, keadilan, martabat, dan masa depan rakyat. Namun, cita-cita tersebut kehilangan makna apabila rakyat yang katanya diperjuangkan justru menjadi korban.
Sebuah perjuangan tidak hanya dinilai dari tujuan yang diumumkan, tetapi juga dari cara yang dipakai untuk mencapainya. Ketika rasa takut digunakan untuk mengendalikan masyarakat, kebebasan kehilangan maknanya. Ketika tuduhan sepihak menggantikan proses yang adil, keadilan telah dikhianati. Ketika warga sipil dibunuh, martabat manusia telah diinjak-injak.
Kritik terhadap tindakan TPNPB-OPM bukan berarti menutup mata terhadap dugaan kekerasan yang dilakukan pihak lain. Standar HAM dan kemanusiaan harus berlaku sama terhadap semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan kelompok bersenjata. Namun, prinsip tersebut tidak boleh digunakan untuk mengaburkan tanggung jawab dalam peristiwa tertentu. Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban, siapa pun mereka.
Papua membutuhkan jaminan bahwa warga dapat bekerja, bersekolah, beribadah, dan bepergian tanpa takut dicap sebagai mata-mata. Kematian Yentinus Kogoya, Pam Wendakwe, dan korban lainnya tidak boleh berlalu sebagai berita sesaat. Sebab, ketika manusia dibunuh tanpa pembuktian, yang mati bukan hanya tubuh korban. Rasa aman, kepercayaan, dan harapan masyarakat juga ikut dibunuh.
Jika sebuah perjuangan hanya dapat bertahan dengan mengorbankan orang yang belum terbukti bersalah, masih layakkah perjuangan itu disebut sebagai perjuangan untuk membebaskan manusia?
Memuat percakapan…