Kartini: Pendidikan Harus Membuka Pintu Kemerdekaan
Di banyak sekolah, pintu kelas telah terbuka bagi anak perempuan dan laki-laki. Namun, kesempatan masuk belum selalu berarti kesempatan yang setara untuk berpikir, berbicara, memilih, dan menentukan masa depan. Seorang anak dapat tercatat sebagai murid, tetapi tetap dididik untuk menerima batas yang dibuat orang lain atas hidupnya.
Raden Ajeng Kartini melihat pendidikan sebagai jalan keluar dari keadaan semacam itu. Baginya, belajar bukan sekadar mengumpulkan pengetahuan atau memperoleh kedudukan. Pendidikan harus membangunkan pikiran, membentuk watak, dan memungkinkan manusia berdiri dengan martabat. Karena itu, pertanyaan tentang pendidikan selalu berdekatan dengan pertanyaan tentang kekuasaan: siapa yang boleh belajar, pengetahuan apa yang diberikan, dan untuk kehidupan seperti apa seorang anak dipersiapkan?
Ketika Pendidikan Tidak Terbuka bagi Semua
Kartini mengenal ketidakadilan pendidikan melalui hidupnya sendiri. Ia bersekolah dalam bahasa Belanda, tetapi harus meninggalkan sekolah sekitar usia dua belas tahun dan menjalani pingitan. Saudara laki-lakinya dapat melanjutkan pendidikan, sedangkan masa depan perempuan diarahkan menuju perkawinan. Ia terus belajar melalui buku, surat kabar, dan korespondensi, tetapi kecerdasan pribadinya tidak menghapus struktur yang membatasi dirinya (Nelwan, 2023).
Dalam surat kepada Stella Zeehandelaar pada 25 Mei 1899, Kartini menulis tentang kerinduan pada kebebasan dan kemandirian, sekaligus tentang hukum, adat, dan kebiasaan yang mengikat perempuan. Ia tidak sedang meminta keistimewaan pribadi. Ia sedang menunjukkan sebuah ketidakadilan: masyarakat lebih dahulu menutup jalan perempuan, lalu memakai keterbatasan yang dihasilkannya sebagai bukti bahwa perempuan belum siap merdeka (Kartini, 1899).
Belajar untuk Menjadi Manusia Merdeka
Kemerdekaan dalam pemikiran Kartini bukan kebebasan melakukan apa saja. Kemerdekaan berarti kemampuan menggunakan pikiran dan hati nurani, menguji kebiasaan, serta mengambil bagian dalam kehidupan bersama. Pendidikan diperlukan agar manusia tidak terus-menerus berkata “ya” kepada kekuasaan hanya karena takut atau tidak mengetahui pilihan lain.
Kritik Kartini juga mengarah kepada pemerintah kolonial dan kaum bangsawan yang mempertahankan pendidikan sebagai hak terbatas. Dalam surat 12 Januari 1900, ia mempertanyakan kebijakan yang mempersulit anak bumiputra memasuki sekolah Eropa dan kepentingan golongan elite yang ingin menguasai pengetahuan bagi dirinya sendiri. Ia bahkan menyadari bahwa penguasa menolak pendidikan karena orang terdidik tidak akan selalu tunduk kepada atasannya (Kartini, 1900). Pendidikan, dengan demikian, bukan hanya tangga menuju pekerjaan; ia dapat mengubah hubungan antara mereka yang memerintah dan mereka yang selama ini diperintah.
Pendidikan Perempuan dan Perjuangan atas Martabat
Perjuangan Kartini sering dipadatkan menjadi ajakan agar perempuan bersekolah. Padahal, yang dipersoalkannya lebih dalam: perempuan diperlakukan bukan sebagai manusia utuh, melainkan sebagai seseorang yang hidupnya ditentukan keluarga, suami, dan tata sosial. Dalam surat 23 Agustus 1900, ia menolak kebiasaan mendahulukan anak laki-laki dan membayangkan anak perempuan serta laki-laki dipandang sebagai manusia yang setara dan memperoleh pendidikan yang sama, sesuai kecenderungan masing-masing (Kartini, 1900).
Kartini memang menekankan pengaruh perempuan sebagai ibu dan pendidik pertama. Dalam konteks zamannya, alasan itu membuka ruang politik bagi pendidikan perempuan. Namun, jika dipakai tanpa kritik hari ini, perempuan kembali dihargai terutama karena jasanya kepada anak dan keluarga. Hak belajar tidak perlu menunggu seorang perempuan menjadi ibu. Ia berhak memperoleh pendidikan karena dirinya adalah manusia yang memiliki pikiran, kehendak, dan masa depan.
Sekolah Dapat Dibuka, tetapi Pikiran Tetap Dikurung
Sekolah tidak otomatis membebaskan. Ia dapat menerima murid perempuan, tetapi tetap mengajarkan bahwa keberanian adalah sifat laki-laki, kepemimpinan bukan tempat perempuan, dan kepatuhan lebih penting daripada pertanyaan. Kesetaraan lalu berhenti pada jumlah murid, sementara buku, bahasa guru, pembagian tugas, dan harapan terhadap masa depan anak masih membawa batas lama.
Kartini menulis bahwa pendidikan harus membentuk pikiran dan jiwa; kecerdasan saja tidak menjamin watak atau moralitas (Kartini, 1901). Pernyataan ini perlu dibaca secara kritis. Pembentukan watak tidak boleh menjadi alasan baru untuk menyeragamkan murid atau menuntut anak perempuan selalu halus dan patuh. Tugas pendidikan adalah menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, daya pikir, dan keberanian menghadapi ketidakadilan bukan mencetak manusia yang mudah dikendalikan.
Kemerdekaan Bukan Berarti Kehilangan Akar
Kartini belajar dari bacaan dan sahabat-sahabat Eropa, tetapi ia tidak menganggap Eropa sebagai ukuran kesempurnaan. Ia mengkritik prasangka, kesempitan pikiran, dan kepalsuan peradaban yang juga ditemukannya dalam masyarakat Eropa. Pada saat yang sama, ia ingin membawa pengetahuan dari luar untuk mengembangkan kekuatan yang hidup di dalam masyarakatnya, bukan menciptakan orang Jawa yang setengah Eropa (Kartini, 1902).
Karena itu, kemerdekaan tidak menuntut anak membuang bahasa, seni, atau kebudayaannya. Namun, “menjaga budaya” juga tidak boleh menjadi dalih mempertahankan praktik yang merendahkan manusia. Pendidikan perlu membantu murid mewarisi kebudayaan secara kritis: mengenali apa yang memberi martabat, mengubah apa yang melukai, dan belajar dari dunia lain tanpa kehilangan kemampuan menilai. Kajian atas penerbitan surat-surat Kartini menunjukkan bahwa sosoknya berkali-kali dipilih, disunting, dan digunakan untuk kepentingan zaman yang berbeda (Coté, 2017). Membaca Kartini dengan sungguh-sungguh berarti tidak menjadikannya hiasan upacara.
Membaca Kartini dari Ruang Kelas di Papua
Di Papua, pintu kemerdekaan pendidikan tidak cukup dibuka dengan menghadirkan gedung sekolah. Anak harus dapat masuk, bertahan, merasa diterima, memahami bahasa pembelajaran, dan melihat bahwa pengetahuan dari keluarga serta komunitasnya tidak dianggap lebih rendah. Papua pun bukan satu kebudayaan yang seragam; kebutuhan anak di pegunungan, pesisir, kepulauan, kampung, dan kota tidak dapat diselesaikan dengan satu gambaran tentang “anak Papua”.
Penelitian mengenai murid Orang Asli Papua menegaskan pentingnya bahasa lokal, keterlibatan masyarakat, sumber belajar kontekstual, dan lingkungan sekolah yang menumbuhkan rasa memiliki (Fiharsono et al., 2026). Dalam semangat Kartini, semua itu bukan tambahan yang diberikan karena kemurahan sekolah, melainkan syarat agar pendidikan tidak memaksa anak meninggalkan dirinya untuk dianggap mampu.
Sekolah juga perlu memeriksa apakah anak perempuan menghadapi batas tambahan akibat jarak, keadaan ekonomi, beban rumah tangga, rasa tidak aman, atau harapan sosial yang lebih sempit. Namun, pendidikan kontekstual tidak boleh mengurung mereka hanya pada kehidupan setempat. Bahasa dan pengalaman komunitas harus menjadi jembatan menuju ilmu pengetahuan serta dunia yang lebih luas. Kemerdekaan berarti mempunyai akar sekaligus pintu untuk melangkah.
Kartini mengingatkan bahwa membuka sekolah belum tentu membuka kemungkinan hidup. Karena itu, kita perlu bertanya dengan jujur: apakah sekolah kita sungguh membuka pintu kemerdekaan bagi setiap anak, terutama perempuan dan mereka yang kesempatan belajarnya dibatasi, atau hanya membuka gerbang sekolah sambil mempertahankan batas-batas lama di dalam ruang kelas?
Memuat percakapan…